Fenomena Mobil Mewah di Negeri Miskin....(bener2 lucu bangsa kita ini, hehehehe)

Fenomena Mobil Mewah di Negeri Miskin

dari :
Majalah Saksi No. 16 Tahun VII 11 Mei 2005

Walau masuk dalam deretan negeri termiskin (dan terkorup) di dunia,
gaya hidup pejabat Indonesia amatlah glamour. Ada kisah menarik dari
Prof. Nurcholish madjid. Kala masih sehat. Menjelang pemilu
legislative 2004 lalu, Cak Nur menyempatkan diri berkunjung ke
Redaksi Pikiran Rakyat, Bandung. Saat itu Cak Nur didaulat berbagai
komponen masyarakat untuk mencalonkan diri jadi presiden. Dalam
kesempatan itu, Cak Nur menyinggung gaya hidup para pejabat tinggi
Indonesia yang sering jadi bahan perbincangan sinis para petinggi
negara-negara lain. "Mereka bilang, Indonesia itu dikenal sebagai
negara yang utang luar negerinya sangat besar, tapi gaya hidupnya
mewah," ujar Cak Nur.

Ia memberi contoh konkret. Ketika para pejabat tinggi kita melawat
ke luar negeri untuk menghadiri sidang-sidang bilateral,
multilateral atau berskala internasional lainnya. Rombongan delegasi
kita itu datang ke tempat sidang dengan mengendarai mobil mewah.
Sebaliknya delegasi dari negara-negara lain yang juga datang ke
sidang yang sama justru mengendarai trem atau kendaraan
umum. "Padahal mereka adalah para pejabat tinggi dari negara-negara
kaya, termasuk yang memberi utang kepada Indonesia," ujar Cak Nur.

Orang asing pun heran melihat kenyataan sehari-hari di Indonesia
pada tahun-tahun awal krisis moneter yang berlanjut jadi krisis
ekonomi. Dalam suasana krisis pun, mobil mewah tetap berseliweran di
jalanan kota-kota besar di negeri ini. Sebagian masyarakat tetap
menjalani hidup mewah layaknya tanpa suasana krisis.

Sense of crisis agaknya memang barang teramat langka yang dimiliki
pejabat kita. Belum kering daratan Aceh akibat terjangan tsunami
tiga bulan lalu, pemerintah SBY-kalla sudah menghambur-hamburkan
uang rakyat untuk membeli 60 unit mobil Toyota Camry untuk pejabat
negara senilai Rp 21 miliar, yang awalnya dipakai untuk mobil
delegasi peserta KTT Asia Afrika di Bandung kemarin. Padahal Aceh
dan pelosok negeri, masih teramat banyak orang kelaparan.

Setelah digunakan untuk kegiatan KTT Asia Afrika, semua mobil itu
akan dijadikan mobil dinas pejabat negara. Sekretaris Negara Yusril
Ihza Mahendra memaparkan, 18 unit mobil akan digunakan oleh ketua
dan wakil ketua lembaga negara, 35 unit untuk para menteri, satu
unit untuk pejabat setingkat menteri, dua unit untuk isteri presiden
dan wapres, serta empat unit untuk cadangan.

"Anggarannya akan diambil dari APBN," ucapnya enteng. Tidak
dikatakan bahwa APBN itu asalnya uang rakyat yang dipajakin negara.
Dengan kata lain, rakyat Indonesia gajinya dipotong guna membelikan
para pejabat yang sudah makmur itu, termasuk isteri SBY dan isteri
Kalla yang sebenarnya tidak ikut dipilih rakyat, sebuah mobil Camry
luks berikut biaya perawatan dan segala aksesorisnya.

Walau "hanya" seharga Rp 350 juta per unit, hal ini juga dianggap
pemborosan. Sebab, mobil dinas para pejabat yang sekarangpun
sebenarnya masih sangat bagus.
Kalau pun untuk `menjamu' kepala negara delegasi KTT, maka mengapa
tidak menyewa mobil secara harian saja. Harga rental mobil mewah
hanya sekitar 5 juta perhari lengkap dengan supir dan biaya
perawatan. Dengan sewa 60 unit mobil mewah hanya butuh biaya Rp 300
juta. Bukankah ini jauh lebih murah ketimbang harus merogoh kocek Rp
21 miliar? Banyak kalangan menyatakan ini hanyalah akal-akalan
pejabat negara untuk ganti mobil baru. Gila, memang.

Sikap rezim SBY-Kalla tidak ada bedanya dengan kelakuan rezim-rezim
sebelumnya. Saat Mega berkuasa, saat KTT ASEAN di Bali 7-8 Oktober
2003, pemerintah memborong mobil BMW Seri 7 untuk para kepala negara
dan Seri 5 untuk pejabat setingkat menteri.

Harga BMW Seri 7 yang termurah (735Li) adalah Rp 1,88 miliar, sedang
harga termurah BMW Seri 5 (tipe 530) adalah Rp. 815 juta. Dengan
demikian, dana yang diperlukan minimal sekitar Rp. 50 miliar. Ini
taksiran terendah dan belum termasuk biaya pemeliharaan dan
sebagainya.

Waktu Gus Dur menghuni istana negara, ia juga bersikap sama.Pada KTT
G15 (konperensinya negara-negara miskin) pemerintahan Gus Dur
menyediakan 50 mobil mewah (dari rencana sebelumnya 400 unit) yang
terdiri dari Mercedes Benz Seri S-500, S-600, ML-320, Audi A-6,
Nissan Patrol, dan VW Caravelle. Puluhan miliar rupiah uang rakyat
dihambur-hamburkan. Negara dirugikan Rp 140 miliar dari kasus ini.

Di era Soeharto, untuk para kepala ekonomi negara-negara APEC pada
pertemuan di Istana Bogor (1994), 200 mobil mewah seperti Mercedes
Benz S-600 dan BMW 740 diimpor. Sebelumnya, pada KTT ke-10 Nonblok
tahun 1992, Soeharto juga mengimpor mobil luks built-up Mercedes
Benz 300 SEL (110 unit), Volvo 960 (210 unit), Nissan Patrol (210
unit), dan VW Caravelle (210 unit) untuk para delegasi.

Tabiat pejabat negara ternyata dengan amat baik diteladani oleh
pejabat daerah. Baru-baru ini, Gubernur Riau Rusli Zainal dikabarkan
membeli dua unit Mercedes Benz yang hanya akan dipakai selagi
berdinas di Jakarta. Hal ini menuai protes. Ketua LSM Forum
Masyarakat Peduli Indragiri Hulu (FMPI) Dedi Yusnianto menuntut agar
pembelian dua unit Mercedes Benz senilai Rp 2 miliar itu diusut.

Dedi menilai, hal itu amat menyakitkan hati warga Riau. Sebab,
selama ini Rusli Zainal dalam acara-acara resmi pemerintahan, selalu
mengklaim angka kemiskinan di Riau lebih dari 40 persen. Tapi aneh,
di tengah kemiskinan rakyatnya, Rusli tega membeli mobil mewah.

"Ini aneh, tiap kali bicara, selalu saja rakyat Riau miskin. Tapi
mobil dinasnya di Jakarta harganya malah lebih mahal dari mobil
dinas menteri yang hanya Toyota Camry seharga Rp 350 juta,"kata Dedi.

Yang anehnya lagi, kata Dedi, mobil dinas gubernur di Pekanbaru saja
hanya sebuah mobil Toyota Crown. Itu artinya, dalam aktivitas sehari-
hari di Riau, Rusli Zainal ingin menunjukan kesederhanaan pada
rakyatnya.

"Eh, giliran berdinas di Jakarta, dia malah pakai Mercy. Ini
menyakitkan hati masyarakat Riau. Tega-teganya ditengah kemiskinan
warganya dia enak-enakan di Jakarta pakai Mercy. Ini baru setahun
dia menjabat, bagaimana empat tahun lagi?"sindir Dedi.

Di tahun 2003, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Asmawi Agani
mengusulkan pembelian empat mobil mewah senilai Rp 5,7 milyar dalam
RAPBD 2003. Usulan ini mendapat reaksi keras. Di kalangan DPRD
Kalteng, ada yang pro ada pula yang kontra.

Menurut informasi yang ada, yang ingin dibeli adalah dua unit Volvo
SERI 960 dengan nilai Rp 3 miliar, satu unit Jeep Land Rover
Discovery (4x4) senilai Rp 1,5 miliar, dan sebuah bus eksekutif
seharga Rp 1 miliar. Total Rp 5,7 miliar.

Usulan ini timbul di tengah kondisi masyarakat Kalteng yang
mengenaskan. Dari 394.354 keluarga yang ada, sekitar 118.306
keluarga (30%) masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Di Kalimantan Timur, di bulan Mei 2003, pejabat dan anggota DPRD
Kabupaten Panajam Paser Utara yang baru terbentuk 10 bulan juga
dikecam lantaran mendahulukan membeli mobil mewah seperti Nissan
Terano untuk dinas, ketimbang mendahulukan pengerjaan pelayanan
kepada masyarakat seperti menyediakan air bersih, jaringan listrik,
dan pembangunan jalan menuju permukiman.

"Sudah puluhan tahun kami tinggal disini, tetapi belum mendapatkan
aliran listrik dan air bersih," ujar seorang warga Desa Sebakung,
Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Untuk penerangan, selama puluhan tahun mereka terpaksa menggunakan
lampu minyak tanah. Sedang air bersih sangat sulit diperoleh
sehingga warga terpaksa membeli air pikulan seharga Rp 2.500 per
jerigen isi 20 liter.

Menurut penduduk, keluhan soal air bersih dan listrik serta
pembelian mobil mewah oleh aparat pemerintah kabupaten sudah
disampaikan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bidang
Kesejahteraan Rakyat Yurnalis Ngayoh, saat mengunjungi Desa Gunung
Intan yang lokasinya berdekatan dengan Desa Sebakung.

Wakil Gubernur menyarankan agar penduduk jangan mengandalkan
sambungan air ledeng, tetapi berupaya membuat pompa air sendiri,
sedang listrik memang belum ada jaringan. "Justru masalahnya disini
tidak ada listrik sehingga tidak mungkin membuat pompa air," tukas
seorang warga.

Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada April 2003, DPRD setempat juga
memberi izin Pemkab Ciamis untuk membeli mobil mewah jenis Land
Rover Discovery seharga lebih dari Rp 1 miliar untuk kendaraan dinas
Bupati.

Ironisnya, hal tersebut terjadi saat Kabupaten Ciamis masih
mempunyai pekerjaan rumah yang terbengkalai di sana-sini. Menurut
catatan Pemkab sendiri, Ciamis saat itu masih ada 17.000 balita
kekurangan gizi, 400 balita bergizi buruk, lebih dari 113 bangunan
SD rusak berat, 75% puskesmas rusak, dan masih banyak sarana serta
fasilitas umum lain yang rusak dan memerlukan perhatian.

Dari Padang, pada Oktober 2004 pimpinan DPRD -nya malah meminta
fasilitas mobil baru. Pos pengadaan kendaraan bermotor pada
sekretariat daerah bertambah bengkak Rp 2,9 miliar. Anggaran itu
dialokasikan untuk membeli 13 unit mobil. Satu unit Toyota Camry
untuk ketua DPRD dan 3 unit Toyota Altis untuk wakil-wakilnya.

Cirebon tidak mau ketinggalan. Di awal Desember 2004 DPRD Kabupaten
Cirebon berniat membeli sejumlah kendaraan beroda empat yang
dikatakan untuk keperluan kendaraan operasional atau dinas. Pos
anggaran untuk keperluan pembelian mobil mewah itu sudah dirancang
dan besarnya mencapai Rp 1,5 miliar.

Mobil itu diperuntukkan bagi unsur pimpinan, dari mulai wakil ketua
sampai ketua fraksi dan ketua komisi-komisi. Untuk dua wakil ketua
dewan, direncanakan diberi jantah sedan Toyota Altis seri terbaru
yang harganya di atas Rp 250 juta.

Saat dikonfirmasikan wartawan, Ketua DPRD Cirebon Tasiya Soemadi Al-
Gotas,S.E., menyatakan hal itu sebenarnya wajar. "Lihat saja,
Majalengka yang PAD-nya jauh lebih kecil dari Cirebon saja
(kendaraan dinasnya) sudah sekelas Nissan Terrano dan (Mitsubishi)
Kuda," ujarnya.

Sikap yang lebih pede datang dari Bekasi. Pada Oktober 2004, Wakil
Ketua DPRD Kota Bekasi Dadang Asgar Noor menuntut fasilitas
kendaraan dinas Nissan Terrano untuk pimpinan dewan. Alasannya,
menurut undang-undang, pimpinan dewan memiliki derajat sama dengan
walikota. Dengan begitu, strata sosialnya lebih tinggi dibandingkan
masyarakat biasa sehingga berhak memiliki mobil mewah.

"Kita minta hanya sesuai dengan porsinya, masa wakil rakyat nanti
hanya diberi mobil Toyota Avanza," kata Dadang dari Fraksi Partai
Demokrat, daerah pemilihan Kelurahan Jati Asih.

Sebenarnya Bagian Perlengkapan DPRD Kota sudah menawarkan kendaraan
dinas Suzuki Escudo yang sebelumnya digunakan Wakil Ketua DPRD
periode 1999-2004, Salim Musa, tapi Dadang menolak mentah-mentah.

Dadang tetap berkukuh mendapatkan mobil mewah. Mengenai gerakan anti
mobil mewah yang saat ini mulai berdengung secara nasional, Dadang
mengaku tidak perduli. "Kami mintanya yang tidak malu-maluinlah,
saya ini mewakili 25 ribu orang di daerah saya," kata dia.

Hanya saja Dadang tidak sadar, ke 25 ribu orang yang
merupakan `tuannya' kebanyakan belum mampu beli mobil, mosok
wakilnya saja minta mobil mewah. Ini sungguh-sungguh memalukan!

Kegilaan pejabat Indonesia terhadap mobil mewah bisa dilihat dari
temuan yang terjadi di Jakarta Motor Show (JMS) 2004 di Senayan.
Dalam acara yang banyak memajang mobil super mewah itu, antara lain
mobil Bentley seharga Rp 5 miliar per unitnya, pada posisi tanggal 9
September 2004 sudah tercatat belasan orang yang membeli mobil
Bentley tersebut dengan cara indent!

Berita ini kurang menggema di masyarakat Indonesia karena tersaput
berita bom besar yang meledak di depan Kedubes Australia di
Kuningan pada tanggal yang sama.

Fenomena mobil mewah yang banyak digilai para pejabat Indonesia -
untuk membelinya pakai uang rakyat- menggambarkan betapa para
pejabat kita sama sekali tidak berpihak pada rakyatnya melainkan
berpihak pada hawa nafsunya semata. "Dari sepuluh peraturan yang
dikeluarkan birokrat, sembilan buahnya berpihak pada kantongnya,"
tulis Sosiolog Arief Budiman yang kini menetap di Australia dalam
sebuah bukunya.

Satu contoh yang paling baik tentang 'kepedulian' pemerintah
terhadap rakyatnya adalah perbandingan besarnya anggaran untuk
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan anggaran untuk Komisi Nasional
Perlindungan Anak.

RAPBD DKI Tahun 2005 telah mengesahkan dana belanja Sutiyoso selama
satu tahun adalah sebesar Rp 4,429 miliar. Dana itu antara lain
terdiri dari pos biaya baju Gubernur Sutiyoso Rp 40 juta, alat tulis
gubernur Rp 151 juta, pemeliharaan ruangan kerja gubernur Rp 400
juta, dan sebagainya.

Coba bandingkan besarnya belanja Sutiyoso itu dengan jatah untuk
Komnas Perlindungan Anak. Untuk biaya operasional Komnas
Perlindungan Anak, yang berasal dari APBN, satu tahun pemerintah
hanya memberikan dijatah Rp 22 juta! Inilah contoh bagus bentuk
kepedulian pemerintah kita terhadap rakyatnya.

Majalah Saksi No. 16 Tahun VII 11 Mei 2005